UKBI

Selamat Datang di Situs Resmi UKBI Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa || UKBI Teruji Lebih Terpuji ||

JAKARTA, Indonesia — Peserta demo buruh di depan Istana Negara hari ini, Selasa, 1 September, mengungkapkan kegelisahannya terkait kehadiran tenaga kerja asing (TKA) di tanah air. Di satu sisi, mereka mengakui kompetensi para pekerja asing. Namun di lain sisi, buruh dalam negeri mengkritisi aturan pemerintah yang terkesan terlalu longgar untuk syarat bekerja para TKA.

“Itu merupakan saingan yang sangat berat,” kata seorang buruh bernama Mahdori yang bekerja di PT Inti Dinamika Logitama Indonesia Bekasi, Jawa Barat, pada Rappler. Mahdori mengakui, pekerja asing yang masuk ke tanah air memang memiliki kompetensi yang lebih tinggi. Lisa dan Salamah, keduanya anggota Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), menyatakan sepakat dengan Mahdori. Mereka mengatakan datangnya pekerja asing ini berkaitan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan mulai berlaku akhir 2015 mendatang.

Menurut mereka, Indonesia memang harus menerima konsekuensi bahwa pekerja asing punya peluang yang sama di tanah air. “Tapi peluang itu diberikan bukan hanya sebagai tenaga ahli, melainkan juga bagian produksi,” kata Lisa. “Mereka sekarang menguasai Indonesia, lalu bagaimana masyarakat Indonesia sendiri?” ujarnya. Keduanya lalu mengaitkan masuknya tenaga asing di bidang produksi dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sedang marak terjadi di perusahaan-perusahaan. “Karena itu kami menolak tenaga kerja asing, karena banyak yang terancam jadi pengangguran,” kata Salamah.

Mereka lalu bertutur bahwa tenaga asing mulai masuk di sektor peleburan baja dan pertambangan. Mahdori selanjutnya mengeluhkan sikap pemerintah Indonesia yang cenderung memudahkan tenaga kerja dari luar negeri daripada dalam negeri. Misalnya, kelonggaran aturan bagi TKA untuk menguasai bahasa Indonesia. “Dia (tenaga kerja asing) belum bisa berbahasa Indonesia. Bukan hanya bahasa, tapi juga tingkah lakunya belum tentu (cocok),” kata Mahdori. Sementara itu, Lisa dan Salamah juga mengkritisi aturan penguasaan bahasa Indonesia untuk TKA.

Menurut mereka, aturan itu tidak adil. “Pekerja Indonesia saja kalau mau ke luar negeri harus menguasai bahasa asing, tapi mereka (TKA) tidak perlu,” kata Salamah. Ia mencontohkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang menjadi pembantu dan tukang masak harus mengikuti kursus bahasa Arab sebelum diberangkatkan. Salamah juga mengkritisi pandangan masyarakat yang menginginkan buruh Indonesia harus bisa berbahasa Inggris jika menuntut pekerja asing bisa berbahasa Indonesia.

“Bagaimana kami mencapai itu (menguasai bahasa asing)? Kami saja hidup di bawah garis kemiskinan,” ujar Salamah. Untuk menjembatani tuntutan Mahdori, Lisa, Salamah, dan ribuan buruh lainnya yang berunjuk rasa hari ini, pemerintah akhirnya menemui perwakilan buruh di kantor Kementerian Koordinator Politik dan Hukum (Polhukam), di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Mereka diterima langsung oleh Menkopolhukam Luhut Panjaitan, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Irjen Tito Karnavian, dan Pangdam Jaya Letjen Agus Sutomo untuk berdialog mengenai tuntutan buruh. Mengenai pertemuan ini, Salamah mengaku masih menaruh harapan. “Harapan itu selalu ada. Tetapi akan lebih baik jika ada tindakan nyata,” katanya.

Namun hingga hari ini, ia menilai, pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo cenderung tidak berpihak pada buruh. “Tidak ada satu pun kebijakannya yang signifikan untuk buruh,” katanya. Tapi jika pemerintahan Jokowi tidak memenuhi tuntutan mereka hingga November nanti, para buruh sepakat untuk mogok massal.

Sumber: rappler.com

Layanan Administrasi

Layanan Administrasi Untuk masuk ke halaman Layanan Administrasi Klik Disini.

Data Hasil Pengujian

DATA HASIL PENGUJIAN Untuk melihat data hasil pengujian Klik Disini

Laman Unduh

Hubungi Kami

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun
Jakarta 13220
Telepon: (021) 4750406, 4706287, 4706288
Faksimile: (021) 4750407