Pemangku Kebijakan di Provinsi Jawa Barat Sambut Baik Revitalisasi Bahasa Daerah

Kabupaten Soreang, Jawa Barat, Kemendikbudristek---Kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-17: Revitalisasi Bahasa Daerah disambut baik di berbagai wilayah. Tak terkecuali Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat yang menggelar rapat Koordinasi Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa Daerah dengan mengundang dinas pendidikan kabupaten/kota se-provinsi Jawa Barat, para pakar/maestro, dan Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bahasa Sunda SMP. 
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), E. Aminudin Aziz menyampaikan antusiasmenya ketika melihat respons para pemangku kepentingan di daerah begitu baik. “Saya harap, kerja sama dalam merevitalisasi bahasa daerah akan semakin erat,” tuturnya dalam kunjungan ke Kabupaten Soreang, Jawa Barat, Senin (20/6). 
Menurut Kepala Badan Bahasa, sambutan yang baik di berbagai daerah memberi harapan positif atas suksesnya program revitalisasi bahasa daerah. “Berbagai bentuk kegiatan revitalisasi Bahasa daerah yang diadakan secara kreatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan akan menjadi modal besar kita untuk mendukung keberhasilan Merdeka Belajar episode ke-17 ini,” ujarnya. 
Namun demikian, ia mendorong agar seluruh pemangku kebijakan memahami substansi program revitalisasi Bahasa daerah ini agar dapat menyosialisasikan dengan baik ke masyarakat. “Karena sebenarnya masyarakat peduli dengan program ini tapi kendala yang ditemukan di lapangan adalah informasi yang dimiliki masyarakat tidak utuh,” jelasnya seraya mengimbau agar jajaran Balai Bahasa dan Kantor Bahasa sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbudristek, memperhatikan metode sosialisasi terkait revitalisasi Bahasa daerah ini. 
Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, Syarifuddin menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah kali kedua pihaknya berkondolidasi dengan para pemangku kebijakan untuk merevitalisasi bahasa daerah di Jawa Barat. Pelibatan dinas pendidikan kabupaten/kota se-provinsi Jawa Barat, para pakar/maestro, dan Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bahasa Sunda SMP dinilai berdampak siginifikan terhadap kaum muda sebagai sasarannya. Target utamanya adalah peserta didik fasih menggunakan bahasa daerah berkat dukungan seluruh ekosistem kebahasaan dan kesastraan, serta pemanfaatan teknologi kekinian yang banyak diminati. 
“Kami lakukan koordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kebijakan karena sasaran program ini adalah tunas bahasa Ibu dan mereka berada di bawah naungan sekolah yang kewenangannya ada di dinas pendidikan setempat. Jadi, kami kuatkan dulu konsolidasi di tingkat ini bersama guru MGMP,” terangnya. 
Menyambut acara yang digelar Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, salah satu peserta yang hadir yakni Koordinator Pengawas Kabupaten Cirebon, Nano Sutarno menyampaikan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan para pemangku kebijakan di wilayahnya. “Sebab, tantangan kami yaitu memiliki dua Bahasa daerah yakni Bahasa Cirebon dan Bahasa Sunda. Inilah ciri khas sekaligus potensi kami untuk merevitalisasi dua bahasa daerah sekaligus,” urainya. 
Ia mendukung rapat koordinasi ini karena merupakan langkah awal dalam menyusun strategi guna menjaga dan mengawal bahasa daerah agar tetap lestari di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Nano berharap acara serupa dapat mengundang para pemangku kebijakan yang berasal dari lintas sektor namun berpengaruh besar dalam proses perencanaan program di daerah. 
“Dalam kegiatan berikutnya, mudah-mudahan bisa dimaksimalkan kehadiran dan keikutsertaan pemangku kebijakan daerah seperti Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah sehingga bisa lintas sektoral yang ikut mendukung program ini,” urai Nano. 
Peran dinas pendidikan dan MGMP dalam penguatan implementasi revitalisasi bahasa dan sastra daerah berupaya untuk 1) melestarikan bahasa daerah sebagai mata pelajaran yang sarat dengan kearifan lokal; 2) mencari alternatif dan solusi agar bahasa daerah disenangi oleh penutur muda yang ada di satuan pendidikan; 3) melaksanakan kegiatan Pasanggiri/Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Bahasa, Sastra, dan Aksara Sunda (kab/kota) rutin tahunan dan berjenjang; serta 4) mengikuti kegiatan FTBI untuk tingkat provinsi. 
Peserta dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Siti Aisyah menyebutkan bahwa pihaknya akan segera menyusun regulasi untuk mendukung revitalisasi bahasa daerah khususnya di Kota Bekasi. “Kendala yang kami rasakan di Bekasi adalah penduduknya yang berjumlah besar dan heterogen. Ssementara itu, jumlah guru bahasa daerah di SD minim,” ungkapnya. 
Melalui acara Koordinasi Pelaksanaan Revitalisasi Bahasa Daerah ini, Siti Aisyah berharap seluruh pihak terkait dapat berkolaborasi menjadikan siswa, guru, dan tenaga kependidikan semakin membumikan bahasa daerah, khususnya Bahasa Sunda.  “Saya mengapresiasi acara ini, mudah-mudahan ke depannya makin banyak kegiatan semacam ini dalam upaya membumikan bahasa Ibu (bahasa daerah),” pungkas dia.