Kerja Sama untuk Peningkatan Literasi dan Revitalisasi Bahasa Daerah di Sulawesi Selatan

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menjalin kerja sama dengan Pemerintah Kota Palopo, Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan serta IAIN Palopo, Sulawesi Selatan. Penandatanganan naskah kerja sama dengan tiga instansi ini dilakukan di Hotel Santika Premier Bintaro, Tangerang pada Selasa, 9 Agustus 2022.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Palopo, Nurhaenih; Rektor IAIN Palopo, Abdul Pirol; Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Palopo, Subair; serta Kepala Bagian Hukum Sekda Pemkab Pangkajene dan Kepulauan, Muhamad Gazali. Rombongan disambut langsung oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), E. Aminudin Aziz, yang didampingi oleh Sekretaris Badan Bahasa, Hafidz Muksin, dan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, Yani Prayono. 

Yani Prayono menyebutkan bahwa kerja sama yang dilakukan ini merupakan kerja sama yang ke-7. Ia menargetkan di tahun 2022 akan ada 15 kerja sama dengan berbagai lembaga. Yani menilai pemerintah Provinsi Sulsel cukup antusias dalam upaya menjaga dan melestarikan bahasa dan sastra daerah. Dalam penilaian itulah ia turut aktif beraudiensi dengan pemerintah setempat untuk membahas isu-isu kebahasaan dan kesastraan yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Sulsel.

Sekretaris Badan Bahasa, Hafidz, menyebutkan bahwa penandatanganan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ke Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya menjalin kolaborasi bersama pemerintah daerah terkait upaya pembinaan, pengembangan, dan pelindungan bahasa dan sastra daerah. 

"Kami menyambut baik pertemuan ini, terima kasih atas kedatangan Bapak/Ibu sekalian. Kita harapkan kolaborasi ini dapat membantu Badan Bahasa dalam upaya pembinaan, pengembangan, dan pelindungan bahasa dan sastra daerah," ungkapnya. Sementara itu,  Kepala Badan Bahasa,  Aminudin Aziz, menjelaskan tiga prioritas penting Badan Bahasa, yaitu literasi,  revitalisasi bahasa dan sastra daerah, dan internasionalisasi bahasa Indonesia. Namun, kerja sama ini berfokus pada peningkatan literasi masyarakat dan upaya pelindungan bahasa dan sastra daerah. 

Amin menambahkan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang belum tahu tentang tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab menjaga dan melestarikan bahasa dan sastra daerah. "Badan Bahasa hanyalah lembaga yang menfasilitasi saja. Sementara, untuk penjagaan bahasa dan sastra daerah diamanahkan kepada pemerintah daerah," tegasnya. 

Lebih dalam, Amin sempat menyinggung produk unggulan Badan Bahasa, yaitu UKBI Adaptif Merdeka yang merupakan satu-satunya alat uji kebahasaan yang bersifat adaptif, bisa dilakukan dimana saja, kapan saja yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tidak hanya itu, ia juga menceritakan upaya meningkatkan literasi masyarakat Indonesia dengan melakukan percetakan dan pengiriman 12,7 juta buku ke wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T), termasuk Provinsi Sulawesi Selatan.

Di akhir sambutannya,  Amin menyampaikan ucapan terima kasih atas semangat kolaborasi pemerintah daerah di Sulawesi Selatan dalam upaya pembinaan, pengembangan, dan pelindungan bahasa dan sastra daerah, serta peningkatan literasi masyarakat. Selain itu, ia juga menyambut baik kerja sama yang diajukan oleh IAIN Palopo mengingat dari institusi keagamaan tersebut tentunya ada dosen yang meneliti isu kebahasaan dan kesastraan yang dinilai memiliki manfaat bagi masyarakat.

“Saya berterima kasih atas semangat Bapak dan Ibu untuk bekerja sama ini. Saya yakin dan percaya jika kita bisa melaksanakan apa yang telah kita sepakati, akan banyak manfaat yang diberikan kepada masyarakat luas. Harapan saya, jangan sampai kerja sama ini sudah kita tanda tangani, tetapi tidak ada pergerakan sama sekali. Itu namanya tukcing, dibentuk lalu cicing,” ungkapnya sambil tertawa.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor IAIN Palopo, Abdul Pirol, juga berterima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Badan Bahasa. Ia juga menyayangkan jika ada bahasa daerah yang punah karena bahasa daerah memiliki kekhasan tersendiri yang mampu menyambungkan generasi satu ke generasi yang lain.

“Saya berterima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Badan Bahasa. Di wilayah kami terdapat kurang lebih sepuluh bahasa daerah yang digunakan. Sayang sekali jika ada bahasa daerah yang punah, bisa terputus komunikasi dengan generasi kita. Kami siap mendukung program revitalisasi bahasa daerah yang digalakkan oleh Kemendikbudristek,” tegasnya. 

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Ketua DPRD Palopo, Nurhaenih, yang bersemangat dalam upaya melestarikan bahasa daerah di Wilayah Palopo. Ia juga menyampaikan bahwa Wali Kota Palopo sangat bersemangat dan antusias dalam membuat peraturan daerah tentang bahasa. “Karena itu, kami berkumpul dan sepakat berkumpul di sini untuk menjalankan niat baik. Kami juga termotivasi dari pihak kampus yang ikut melestarikan bahasa daerah agar tidak punah,” tuturnya. (DV)