Hindari Kepunahan, Bahasa Gayo akan Direvitalisasi

Aceh, 16 Maret 2023—Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Balai Bahasa Provinsi Aceh mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) Provinsi Aceh Tahun 2023. Saat ini tahap rakor dan diskusi kelompok terpumpun mulai dilaksanakan. Para peserta yang hadir berjumlah 65 orang yang berasal dari tiga kabupaten, yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.

Rapat koordinasi dihadiri oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, Umar Solikhan, M.Hum.; Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues, Anwar; Kepala Dinas Kabupaten Aceh Tengah, Uswatuddin; Kepala Dinas Kabupaten Bener Meriah, Ruh Akbar; Para Kepala MPD; Majelis Adat Gayo; Staf Ahli Bupati/Kabid; Ketua Majelis Pendidikan; Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh; serta Kepala Dinas Pendidikan dari tiga kabupaten tersebut.

Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, Umar Solikhan, menjelaskan bahwa Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD) secara umum diartikan sebagai upaya pelestarian dan pengembangan bahasa daerah melalui pewarisan bahasa kepada generasi muda untuk mendorong penggunaannya dalam komunikasi yang beradab sehingga daya hidup bahasa daerah tersebut berada pada tahap aman dan dapat ditransmisikan dengan baik. Umar menyampaikan bahwa kegiatan RBD dapat dilaksanakan dengan berbasis sekolah, komunitas, keluarga, dan masyarakat. Bahasa Gayo yang merupakan bahasa dengan penutur terbesar kedua di provinsi Aceh dipilih untuk direvitalisasi berdasarkan hasil kajian vitalitas yang telah dilakukan. Pada tahun 2019 hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa status bahasa Gayo berada pada posisi rentan.

Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin, dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa Revitalisasi Bahasa Daerah yang dilakukan sebagai program Merdeka Belajar: Episode Ke-17 telah menumbuhkembangkan kecintaan anak sebagai penutur muda kepada bahasa ibunya.

Hafidz melanjutkan bahwa pada rapat koordinasi yang dihadiri oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, tokoh masyarakat, dan komunitas ini juga merupakan bentuk kolaborasi yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dalam program revitalisasi bahasa daerah. “Kegiatan RBD tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik tanpa koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pihak. Untuk itu, Kemendikbudristek memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Aceh dan tiga kabupaten tersebut yang telah berkomitmen untuk melakukan revitalisasi bahasa gayo,” ujar Hafidz.

Pj. Gubernur Provinsi Aceh dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh, Almuniza Kamal, menyatakan bahwa bahasa merupakan identitas bangsa. Namun, kenyataannya anak-anak kita sudah mulai meninggalkan bahasa daerahnya. Kegiatan RBD ini sangat penting sebagai sarana yang tepat untuk pelestarian dan pengembangan bahasa daerah sehingga perlu komitmen bersama untuk mewujudkan program ini. Ia juga menyampaikan bahwa fakta punahnya beberapa bahasa daerah sudah sangat mengkhawatirkan. Sebagai anak bangsa, konservasi dalam upaya melindungi dan mengelola bahasa sebagai kekayaan budaya Indonesia perlu segera dilakukan. “Konservasi sebagai wujud pelindungan bahasa daerah sudah semestinya kita laksanakan,” jelas Almuniza.

Diakhir sambutannya, Almuniza berharap agar semua pihak mengikuti dan melaksanakan kegiatan pelestarian bahasa daerah secara maksimal agar capaian kinerjanya dapat ditampilkan dalam Pekan Kebudayaan Aceh tahun 2023. Rapat koordinasi revitalisasi bahasa Gayo ini diharapkan menghasilkan berbagai kesimpulan dan keputusan yang mendukung pelaksanaan revitalisasi bahasa Gayo. (IR)