Penghargaan SAKIP Tahun 2022 untuk Badan Bahasa

Jakarta, Badan Bahasa—Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB) berhasil meraih Penghargaan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 pada Kategori Unit Organisasi Eselon I dengan nilai 90,00. Penghargaan tersebut diberikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, E. Aminudin Aziz, dalam acara Penganugerahan Penghargaan Mendikbudristek Kepada Unit Kerja dan Satuan Kerja atas Implementasi SAKIP, Kinerja Anggaran, dan Keterbukaan Informasi Publik Terbaik Tahun 2022 di Plaza Insan Pendidikan Berprestasi, Gedung A, Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta pada Kamis, 30 Maret 2023.

Acara penghargaan tersebut dihadiri oleh para pejabat unit kerja dan satuan kerja di Kemendikbudristek serta dihadiri oleh pejabat dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen-PPN/Bappenas), dan Komisi Informasi Pusat (KIP) RI. Pelaksanaannya dilakukan secara hibrida dan disiarkan secara daring melalui kanal Youtube Kemendikbud RI.

Penganugerahan Penghargaan Mendikbudristek Kepada Unit Kerja dan Satuan Kerja atas Implementasi SAKIP, Kinerja Anggaran, dan Keterbukaan Informasi Publik Terbaik Tahun 2022 merupakan wujud apresiasi atas komitmen seluruh unit kerja dan satuan kerja dalam memastikan kebijakan Merdeka Belajar sesuai dengan prinsip good governance. Berbagai capaian dan kebermanfaatan yang telah terwujud melalui terobosan-terobosan Merdeka Belajar merupakan hasil kinerja dari seluruh unit kerja dan satuan kerja dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan Kemendikbudristek.

Acara penghargaan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi unit eselon I dan II, perguruan tinggi negeri (PTN), lembaga layanan pendidikan tinggi (LLDikti), unit pelaksana teknis (UPT), dan satuan kerja yang berada di luar negeri untuk makin memperkuat gotong-royong dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Seluruh unit tersebut menjalankan peran untuk membawa tongkat estafet Merdeka Belajar, melanjutkan transformasi birokrasi yang sudah digaungkan, dan memastikan anak-anak Indonesia dapat belajar dengan bahagia dan merdeka.

Nadiem menyatakan bahwa seluruh unit dan satuan kerja di Kemendikbudristek memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong penerapan berbagai kebijakan Merdeka Belajar dengan prinsip-prinsip pemerintahaan yang baik (good governance). Prinsip tersebut meliputi kualitas penganggaran berbasis kinerja dan data, berorientasi pada hasil, serta memenuhi asas keterbukaan informasi publik.

Kebijakan Merdeka Belajar selaras dengan transformasi birokrasi yang disampaikan oleh Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo, yaitu prinsip dan orientasi kinerja dalam menjalankan pemerintahan tidak dapat diukur dari bagaimana sebuah kebijakan atau program dikirim kepada para pemangku kepentingan, tetapi bagaimana kebijakan dan program tersebut dapat diterima menjadi sebuah capaian yang memiliki kebermanfaatan secara masif. 

Sejak tahun 2020 komitmen seluruh unit kerja dan satuan kerja di Kemendikbudristek sudah terlihat untuk melakukan transformasi birokrasi yang makin kuat dan menunjukkan hasil yang membanggakan. Pada 2022 Kemendikbudristek memperoleh penghargaan dari Kemenkeu sebagai salah satu kementerian dengan kinerja anggaran terbaik yang memegang pagu anggaran besar. Kemendikbudristek juga memperoleh penilaian akuntabilitas kinerja yang terus meningkat dari Kemenpan-RB. Selain itu, Kemendikbudristek berhasil meraih kualifikasi informatif pada bidang keterbukaan informasi publik dari KIP RI serta berbagai perhargaan terkait pengelolaan komunikasi dari banyak media dan lembaga lain.

“Sesungguhnya SAKIP merupakan instrumen untuk memastikan seluruh unit kerja mampu merumuskan kinerja yang ingin diraih dan merancang program serta mengalokasikan anggaran sehingga prinsip orientasi hasil pemerintah dapat diwujudkan,” jelas Erwan Agus Purwanto, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kemenpan-RB.

Penerapan SAKIP dilakukan 1) sebagai perencanaan yang lebih berorientasi pada kinerja dengan skenario evaluasi keberhasilan; 2) untuk pelaporan yang lebih berorientasi pada hasil dan sesuai tanggung jawab pada tingkatan unit pelapor; 3) untuk penyelarasan dan pengintegrasian manajemen keuangan dan manajemen kinerja (penganggaran berbasis kinerja); dan 4) sebagai dorongan pimpinan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian.

Kebijakan SAKIP tahun 2020—2024 berfokus pada kualitas, integrasi, dan hasil implementasi. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, SAKIP meliputi renstra, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Sementara itu, komponen penilaian SAKIP berdasarkan Permenpan RB No. 88 Tahun 2021 adalah komponen kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%).

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti, menyampaikan bahwa indikator penilaian atas penghargaan implementasi SAKIP adalah kesesuaian antara perencanaan dan implementasi kinerja, baik perencanaan, pengukuran, pelaporan, maupun evaluasi kinerja. Hasil evaluasi SAKIP oleh Kemenpan-RB menunjukkan peningkatan, yaitu dari nilai 78,9 (2021) menjadi 79,87 (2022) dan berpredikat sangat baik. Kenaikan angka tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan karena ada perubahan indikator penilaian sehingga terjadi perbaikan kinerja yang sangat tinggi. Kenaikan juga terlihat dari nilai SAKIP unit kerja di Kemendikbudristek yang semula sebesar 42,78% pada 2021 naik menjadi 58,1% pada 2022 (nilai A). “Peningkatan tersebut merupakan upaya maksimal seluruh unit kerja dan satuan kerja Kemendikbudristek untuk meningkatkan akuntabilitas keluaran dan hasil kinerjanya,” ujar Suharti.

Selanjutnya, Isa Rachmatarwata, Dirjen Anggaran Kemenkeu, menyampaikan bahwa akuntabilitas adalah kunci. Akuntabilitas akan mendorong terjadinya perbaikan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga. Kemenkeu akan terus memperbaiki skema penilaian agar akuntabilitas menjadi lebih relevan dan tepat dalam mengukur kinerja anggaran dari suatu satuan kerja serta menghasilkan keluaran dan hasil yang sesuai dan berdampak.

Selain berhasil meraih Penghargaan SAKIP Tahun 2022 pada Kategori Unit Organisasi Eselon I, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai eselon II di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga berhasil memperoleh Penghargaan SAKIP Tahun 2022 pada Kategori Unit Organisasi Eselon II dengan nilai 90,00. Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Nadiem kepada Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin.

Hafidz menjelaskan bahwa ada tiga kunci keberhasilan untuk meraih penghargaan tersebut, yaitu 1) komitmen kuat serta semangat kebersamaan dari seluruh pimpinan; 2) peningkatan kualitas perencanaan program yang fokus, berkelanjutan, dan berkolaborasi; serta 3) pemantauan, evaluasi, dan pendampingan yang berkelanjutan agar prodgram sesuai dengan target. Keberhasilan ini diharapkan mampu meningkatkan martabat di kalangan pegawai dan menjadikan para pegawai sebagai SDM yang memiliki wibawa dan kompetensi untuk menumbuhkan budaya kerja yang produktif, efisien, dan efektif melaksanakan program dan anggaran yang berorientasi pada hasil serta menumbuhkan kreativitas dan inovasi yang menciptakan sistem layanan yang cepat, mudah, serta berbasis teknologi informasi.

Selain itu, Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah (BBPKT) sebagai salah satu UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga berhasil memperoleh Penyelenggaraan SAKIP Terbaik Kedua Tahun 2022 pada Kategori Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan nilai 89,25. Penghargaan itu diserahkan oleh Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, dan diterima oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Muis.  

Pada kesempatan itu Astera menyampaikan apresiasi kepada para peraih penghargaan dan menjelaskan bahwa peran Kemendikbudristek beserta unit kerja dan satuan kerjanya berperan sangat penting untuk mengelola anggaran guna meningkatkan kualitas SDM di Indonesia.

Subandi, Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kemen-PPN/Bappenas juga menyampaikan bahwa unit kerja dan satuan kerja penerima penghargaan harus menjadi contoh bagi unit dan satuan kerja lainnya. Pemanfaatan keluaran dan hasil kinerja harus dapat dimanfaatkan oleh peserta didik demi pencapaian pendidikan yang lebih berkualitas.

Penghargaan atas implementasi SAKIP, kinerja anggaran, dan keterbukaan informasi publik secara langsung mendukung program prioritas pendidikan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024, yaitu peningkatan  akuntabilitas pendidikan sehingga target peningkatan kualitas pendidikan dapat tercapai. 

“Bagi unit kerja dan satuan kerja yang belum berhasil memperoleh penghargaan, teruslah meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, koordinasi antarlembaga, akuntabilitas layanan, serta keterbukaan informasi publik. Mari, kita sama-sama meneruskan perjalanan Merdeka Belajar untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik dengan semangat transformasi birokrasi,” tutup Nadiem. (pad)