Peningkatan Kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap Layanan Bidang Kebahasaan dan Kesastraan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) selalu berupaya meningkatkan layanan prima di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang berorientasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder). Pada tahun 2023, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat kembali melakukan survei kepuasan pemangku kepentingan atau Stakeholder Satisfication Survey (SSS) di tingkat nasional. Survei ini bertujuan untuk mendapat hasil evaluasi tingkat kepuasan dari para pemangku kepentingan terhadap program kerja dan kebijakan dari Kemendikbudristek secara nasional. Survei dibagi menjadi tiga kategori, yaitu bidang pendidikan, bidang kebudayaan, dan pengguna Unit Layanan Terpadu (ULT).

Sampel responden bidang pendidikan meliputi PAUD, pendidikan dasar, pendidikan SMA, pendidikan SMK, pendidikan tinggi dan vokasi, pendidikan informal dan nonformal, pendidikan kebahasaan (komunitas sastra), internal, dan eksternal. Metode pengambilan sampel dilaksanakan di tiap provinsi dan kota/kabupaten. Di setiap kota/kabupaten dipilih satuan pendidikan secara random sesuai jenjangnya. Jumlah responden dalam survei bidang pendidikan adalah 11.556 responden di 34 provinsi.

Gambaran kepuasan pemangku kepentingan diukur secara kuantitatif dalam bentuk indeks. Indeks kepuasan berdasar pada parameter bidang pendidikan, khususnya kebahasaan. Produk, layanan, atau program kebahasaan yang menjadi parameter merupakan produk yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Bahasa dan Sastra (Badan Bahasa). Terdapat tujuh produk Badan Bahasa dalam survei ini, yaitu (1) Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), (2) Revitalisasi Bahasa Daerah, (3) Penyuluhan Bahasa Indonesia, (4) Bantuan Pemerintah Bidang Kebahasaan dan Kesastraan, (5) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring Edisi V, (6) Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka, (7) Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia. Penghitungan indeks survei kepuasan berdasarkan skor rata-rata yang dikonversi menjadi skala 0—100 (Geoff Norman, Springer, 2010).

Laporan hasil survei menunjukkan bahwa tujuh produk bidang kebahasaan tersebut meningkat berdasarkan data tahun 2022 dan 2023. Kenaikan tertinggi diperoleh program Revitalisasi Bahasa Daerah yang meningkat 3,6 poin dari skor 81,8 menjadi 85,4. Sementara itu, program BIPA memperoleh kepuasan tertinggi (sangat puas) dengan mendapat kenaikan 3,3 poin dari skor 85,3 menjadi 88,6. Program pendistribusian buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia juga mengalami kenaikan 2,7 poin dari skor 79,4 menjadi 82,1. Produk KBBI Daring Edisi V pun meningkat 0,3 poin dari skor 84,3 menjadi 84,6. Produk lainnya adalah UKBI Adaptif Merdeka yang naik 0,1 poin dari skor 82,8 menjadi 82,9, sedangkan layanan penyuluhan bahasa Indonesia mendapat skor yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 85,2. Pada survei ini program Bantuan Pemerintah (banpem) Bidang Kebahasaan dan Kesastraan yang merupakan program yang baru diinisiasi pada tahun 2023 juga diukur dan langsung mendapat skor sebesar 85,1.  

Sekertaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Hafidz Muksin, menyampaikan bahwa capaian peningkatan skor kepuasan pemangku kepentingan program BIPA memiliki korelasi positif dengan upaya yang dilakukan oleh Badan Bahasa melalui pengajaran bagi penutur bahasa asing dan dengan ditetapkannya bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi pada sidang umum UNESCO pada 20 November 2023 lalu.

“Hasil survei kepuasan pemangku kepentingan terhadap produk layanan kebahasaan dan kesastraan di tingkat nasional ini akan menjadi salah satu tolok ukur Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk meningkatkan pelayanan serta inovasi di masa depan,’’ pungkas Hafidz. (May)

Foto Dokumentasi: