Wujudkan Kualitas Implementasi SAKIP, Badan Bahasa Gandeng BPKP

Jakarta, 5 Desember 2024—Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam upaya meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kegiatan ini berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, pada 3—6 Desember 2024 dan diikuti oleh peserta dari empat satuan kerja di pusat dan 30 unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Badan Bahasa.

Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan SDM dan Kebudayaan BPKP, Dikdik Sadikin, turut hadir untuk memberikan materi tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2024. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) menjadi agenda utama dalam kegiatan ini. LAKIP mencakup laporan keuangan dan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana negara. Melalui laporan ini, pemerintah dapat memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, laporan juga bertujuan untuk menilai efektivitas pencapaian tujuan pembangunan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam paparannya, Dikdik Sadikin menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi ini adalah untuk memperoleh informasi akurat tentang tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah. Hasil evaluasi juga memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan implementasi SAKIP di masa mendatang. Penilaian ini melibatkan pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan capaian kinerja secara detail.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang terukur dan transparan. Kegiatan ini menekankan pentingnya penyelarasan antara perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja. Melalui evaluasi yang komprehensif, instansi pemerintah diharapkan mampu mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, strategi perbaikan kinerja dapat dirancang secara berkesinambungan.

BPKP juga memperkenalkan manfaat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja. SPIP membantu instansi pemerintah mengelola risiko dan mencegah terjadinya korupsi atau penyalahgunaan dana. Dengan penerapan SPIP yang optimal, sumber daya dapat digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan tujuan utama SAKIP, yaitu menciptakan instansi pemerintah yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Kegiatan ini mencakup diskusi interaktif dan praktik langsung penyusunan LAKIP. Peserta mendapatkan pendampingan dari tim BPKP untuk memahami prinsip-prinsip utama evaluasi kinerja. Selain itu, analisis data menjadi bagian penting dalam proses penyusunan laporan. Tahapan ini membantu instansi memahami faktor keberhasilan atau kegagalan kinerja yang telah dicapai.

Dalam sesi penutupan, peserta diajak untuk menyusun rancangan laporan hasil evaluasi (LHE) sebagai langkah awal perbaikan implementasi SAKIP. Rancangan ini harus memenuhi kaidah pelaporan yang jelas dan persuasif. Reviu berjenjang dilakukan untuk memastikan kualitas laporan sebelum diserahkan kepada pemangku kebijakan. Hal ini bertujuan agar rekomendasi perbaikan dapat segera ditindaklanjuti.

Hafidz Muksin, Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, menegaskan komitmen Badan Bahasa dalam menjalankan evaluasi kinerja sesuai standar nasional. Kerja sama dengan BPKP menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas internal dalam penyusunan laporan kinerja. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman antarlembaga dalam mengelola akuntabilitas kinerja secara profesional.

Dengan dukungan dari BPKP, Badan Bahasa optimis mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan SAKIP. Keberhasilan implementasi SAKIP diharapkan berdampak positif terhadap pelayanan publik dan pencapaian tujuan strategis instansi pemerintah. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Kerja sama Badan Bahasa dengan BPKP ini juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaporan kinerja instansi pemerintah. (MA)